Jakarta, suarapika.id – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Terutama mengenai isu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi bantuan sosial, dan perbaikan penyaluran bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, KSP menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (11/1).

“Ini sesuai dengan perintah Presiden pada sidang paripurna tahun lalu agar melakukan reformasi perlindungan sosial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Melalui pertemuan itu, Abetnego ingin memastikan sejumlah hal penting yang harus dikoordinasikan antara Kementerian Sosial dan KSP serta beberapa temuan Mensos Risma di lapangan. Abetnego juga mengatakan, pertemuan dengan Mensos Risma bisa menjadi arahan lebih lanjut untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani mendorong Kemensos agar melibatkan para penyandang disabilitas dan korban dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai penerima bantuan sosial. “KSP ingin memastikan pihak-pihak tersebut menerima bantuan sosial pemerintah melalui Kemensos sebagai perwujudan kehadiran negara,” imbuh Jaleswari.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menambahkan, perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemutakhiran DTKS. Adapun Tenaga Ahli Utama KSP Widiarsi Agustina menegaskan komunikasi publik mengenai bantuan sosial perlu dibenahi bersama. “Karena pada saat kami menggelar program KSP Mendengar di berberapa daerah terdapat temuan bahwa program bansos yang dilakukan Pemerintah tidak tersampaikan,” ujar Widiarsi.

Dari beberapa poin yang disampaikan KSP, Mensos Risma menuturkan, pihaknya akan fokus membenahi data berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Menurut Risma, akurasi sangat penting karena memperjelas penerima bantuan dan monitoring. “Saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperbarui DTKS serta Kementerian Dalam Negeri untuk membuatkan radiogram,” jelas Risma.

Selain itu, lanjut Risma, Kemensos juga tengah menyusun sistem yang memungkinkan untuk merekam wajah hingga mencatat transaksi penerima bantuan sosial. Untuk yang satu ini, Risma menyebut akan melibatkan pihak bank dan PT POS. [ksp.go.id]