Jakarta, suarapika.id – Sejumlah aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) menggeruduk kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jakarta, Selasa (02/03/2021). Alasan mereka mendatangi dan mendemo kantornya Nadiem Makarim itu dikarenakan pelaksanaan pendidikan di Indonesia nyungsep dan jauh dari asas dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Koordinator Aksi, Yeriko Manurung dalam orasinya menyampaikan, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud tidak becus mengurusi dunia pendidikan di Indonesia. “Kami mendesak agar Kemendikbud benar-benar menjalankan tanggung jawab dan visi misi pendidikan Indonesia. Kami dan anak-anak Indonesia, butuh pendidikan yang berkualitas,” tutur Yeriko Manurung.

Dia mengungkapkan, keresahan sesungguhnya dunia pendidikan Indonesia, dan juga anak-anak didik, terutama di masa pandemi Covid-19 ini, harusnya ditangkap dengan sungguh-sungguh. Sehingga dilakukan upaya serius untuk membenahi dunia pendidikan.

Tidak cukup hanya sibuk dengan urusan kuota internet dalam belajar daring. Menurut GMKI Jakarta, pendidikan bukan soal kuota internet saja. “Persoalan pendidikan kita sudah terjadi mulai dari sistem pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya praktik jual beli ijasah, terpuruknya program belajar mengajar. Hingga, pendidikan di Wilayah Timur Indonesia, yang belum mendapatkan pelayanan yang sama seperti di Pulau Jawa dan Sumatera,” tutur Yeriko.

Nadiem harusnya sadar bahwa di wilayah Timur Indonesia masih belum baik. Tidak hanya itu, seorang kader GMKI Jakartaasal Papua, bernama Samuel Pitawa yang sedang mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum di salah satu kampus di Jakarta, juga berkata demikian.  “Pendidikan di Tanah Papua tidak betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,”tutur Samuel Pitawa.

Contohnya saja, lanjutnya, di wilayah Maluku, dan Papua, terdapat tenaga-tenaga pengajar yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dampaknya ialah proses belajar mengajar hanya terjadi beberapa bulan saja dalam 1 semester.  “Hal ini dikarenakan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan tidak berjalan. Pemerintah Pusat gagal menjalankan fungsi kontrol bagi pelaksanaan pendidikan,” sebut Samuel Pitawa.

Koordinator Departemen Gereja GMKI Cabang Jakarta, Martin Silitonga mengungkapkan,  jika dilihat lebih luas, permasalahan pendidikan seperti yang terjadi Maluku dan Papua, Pemerintah Pusat tidak serius menjalankan visi misi pendidikan itu sendiri, yakni visi misi mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ya, dalam diskusi GMKI Jakarta minggu lalu, kami menduga adanya proses kontrol yang lemah dari Pemerintah Pusat,” jelas Martin Silitonga.

Martin Silitonga melanjutkan, jika bergeser melihat kondisi anak-anak didik di Kawasan Indonesia Timur, maka akan sangat nyata kemirisan yang terjadi.  Indonesia yang usia kemerdekaannya sudah mencapai 75 tahun, ternyata tak mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Tidak juga ada tenaga pendidik yang konsisten dan memadai.

Bahkan, di lingkungan kampus sendiri, lanjut jebolan Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologi Jakarta (STFT Jakarta), yang dulu bernama Sekolah Tinggi Theologi Jakarta (STT Jakarta) ini, dunia pendidikan Indonesia sudah tidak membuat para mahasiswa sebagai pemuda yang kritis. Critical thinking dan critical action, hilang dari dunia kampus Indonesia. “Realitas yang terjadi adalah mahasiswa kehilangan nalar kritis. Mahaiswa menjadi apatis, dan tidak mampu serta tidak tertarik lagi merespon berbagai fenomena sosial yang terjadi,” ujarnya.

Selain itu, dalam dunia pendidikan masih ditemukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan mahasiswa maupun anak didik itu sendiri. Seperti, adanya praktik nepotisme di dunia pendidikan, dugaan penggelapan dana kuliah atau sekolah, komersialisasi pendidikan, kriminalisasi, dan diskriminasi. “Semua ini dibiarkan, dan tidak ada pembenahan serius sampai hari ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, para demonstran menyampaikan kepada Kemendikbud untuk membersihkan praktik transaksional sepihak di lingkungan pendidikan. Kemudian, untuk pendidikan di Wilayah Timur Indonesia mestinya serius diperhatikan dan dilakukan. “Selanjutnya, orang-orang pemilik modal bisa memonopoli pendidikan hanya untuk kepentingan pribadi. Kurangnya kontrol pembuat kebijakan sampai di lapisan paling dasar yaitu masyarakat itu sendiri. Ini harus direspon,”ujarnya lagi.

Persoalan lainnya, banyak tenaga pendidik menyepelekan proses pendidikan. “Padahal, mereka sudah mendapatkan hak-haknya dan memperoleh berbagai fasilitas,” lanjutnya. Selanjutnya, ditemukan banyaknya praktik jual beli jabatan di lingkaran dunia pendidikan Indonesia. Praktik komersialisasi pendidikan juga sudah semakin menggila. “Tapi malah kok dianggap bagai sebuah kewajaran, dan kok dianggap benar?” imbuh Martin.

Dengan melihat dan merasakan langsung persoalan-persoalan yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, Ketua Bidang Aksi Pelayanan GMKI Cabang Jakarta, Riswan Siahaan mengajak seluruh elemen masyarakat, elemen mahasiswa dan kampus, serta para pemuda, untuk melakukan konsolidasi gerakan, menuntut perubahan dan perbaikan pendidikan Indonesia.

“Persoalan yang sedang kita alami dan kita hadapi di dunia pendidikan kita ini, harus kita sikapi bersama. Sebagai wujud tugas dan tanggung jawab kita dalam berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang mencerdaskan dan memerdekakan,” tutur Riswan Siahaan.

Dia menambahkan, mereka mengajak seluruh elemen kampus dan dunia pendidikan, yang menginginkan perubahan yang lebih baik melakukan konsolidasi. Untuk melakukan aksi lanjutan pada Selasa 30 Februari 2021 mendatang. “Beberapa poin yang menjadi perhatian serius adalah untuk memperbaiki Sistem Pendidikan Negara, mulai dari kurikulum sampai pada pelaksanaan teknis pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, perlu merekapitulasi berbagai persoalan dunia pendidikan yang terjadi. Dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam dunia pendidikan, mulai dari kesenjangan dalam dunia pendidikan, diskriminasi, komersialisasi, nepotisme, bahkan kriminalisme dalam dunia pendidikan. “Ada juga beberapa tuntutan mahasiswa di sejumlah kampus, yang meminta agar Kemendikbud segera mencopot rektor-rektor bermasalah,” ucap Riswan Siahaan.

Tuntutan lainnya, hentikan keberpihakan dunia pendidikan Indonesia kepada kelompok kapitalis. Copot tenaga pendidik yang tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. “Perbaikan sistem seleksi tenaga pengajar juga,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa diakhiri dengan pembakaran ban bekas di depan kantor Kemendikbud. Aksi kali ini diikuti sejumlah fungsionaris BPC GMKI Jakarta, yakni Yeriko Manurung, Martin Silitonga, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Jakarta Riswan Siahaan, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi GMKI Jakarta Regen Hontong, Wakil Sekretaris Cabang GMKI Jakarta Sam Barlly Rahakbao, Aktivis Mahasiswa Papua GMKI Cabang Jakarta Samuel Pitawa.

Pembakaran ban bekas itu, sebagai bentuk protes yang sering kali tidak didengarkan oleh Kemendikbud.“Kita unjuk rasa setelah menggelar kajian dan diskusi, serta mengumpulkan data dan bukti-bukti persoalan dunia pendidikan. Dan selalu seperti itu. Aksi, diskusi, evaluasi, aksi, diskusi evaluasi. Jangan malah cengengesan dong,” jelas Riswan Siahaan.

Yeriko Manurung menambahkan, GMKI Jakarta sebagai organisasi mahasiswa yang besar, tetap menjalankan marwahnya. Setiap aksi yang dilakukan, akan tetap dimulai dengan diskusi. Dan setelah aksi ditutup dengan refleksi. “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!” tutup Yeriko Manurung, disambut teriakan yang sama oleh para mahasiswa. [Jon]